Kewajiban Zakat dalam Alquran dan Hadis

Perintah (kewajiban) membayar zakat disebutkan secara jelas di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah. Perintah zakat dalam Alquran, yang disebutkan beriringan dengan kewajiban mendirikan shalat ditemukan sebanyak 33 kali. Sedang perintah membayar zakat yang tidak diiringkan dengan shalat, atau disampaikan dengan kata yang lain, seperti perintah untuk membayar infaq atau shadaqah, ditemukan lebih dari 40 kali.

Begitu juga perintah mendirikan shalat yang tidak beriringan dengan zakat ditemukan lebih dari 40 kali. Dengan demikian tidaklah berlebih-lebihan sekiranya dikatakan bahwa di dalam Alquran, perintah membayar zakat disebutkan sama banyak dengan perintah mendirikan shalat (sekitar 70 kali). Ayat-ayat tentang kewajiban zakat seperti disebutkan di atas, boleh dikatakan semuanya bersifat umum, mencakup semua jenis harta (simpanan, tabungan) dan semua jenis penghasilan (pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, industri, kontraktor, dsb).

Misalnya surat At Taubah 103 bermakna, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Perintah berinfak, yang sebagiannya dipahami mencakup pembayaran zakat, diperintahkan terhadap semua jenis penghasilan, misalnya surat Al-Baqarah 254, “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafa`at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang lalim”.

Ayat lain yang menjelaskan zakat adalah mengenai orang yang berhak menerimanya, yaitu surat At Taubah 60 yang maknanya lebih kurang: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Adapun penjelasan dan pembatasan tentang jenis harta dan penghasilan yang terkena zakat, begitu juga nisab (batas minimal harta kena zakat) dan kadar (jumlah harta yang wajib dibayarkan sebagai zakat) berasal dari sabda Rasulullah dan praktek yang terjadi pada masa Rasulullah (Sunnah Rasulullah) dan Sahabatnya. Tetapi penjelasan dan rincian ini tidaklah dalam bentuk yang jelas dan lengkap, sehingga harus ditafsirkan, disusun dan ditata terlebih dahulu.

Dengan demikian peluang dan bahkan keharusan untuk ijtihad menjadi relatif besar dan luas. Lebih dari itu hadis-hadis ini juga memuat keterangan tentang hikmah dan pahala dari penunaian zakat dan berbagai hal lain di seputar zakat, yang sekiranya dikelompokkan dapat dipilah menjadi tujuh hal utama sebagai berikut.

Kelompok pertama hadis-hadis yang menjelaskan kewajiban zakat, pahala yang akan diperoleh serta hikmah dan manfaat dari pembayaran zakat. Kelompok kedua hadis yang menjelaskan jenis harta kena zakat, kelompok ketiga menjelaskan nisab (batas minimal harta kena zakat), kelompok keempat menjelaskan kadar zakat (jumlah harta yang dibayarkan sebagai zakat). Kelima menjelaskan kelompok masyarakat (orang) yang berhak menerima zakat, kelompok keenam tentang tata cara pembayaran dan pembagian (pengelolaan) zakat dan kelompok ketujuh tentang zakat fitrah.

Dalam kitab Fath-ul Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari, ditemukan 118 hadis di bawah judul Kitab-uz Zakat, (Jilid IV, hlm 3 s/d 151, nomor 1395 s/d 1512). Walaupun jdulnya adalah ”Kitab tentang Zakat”, tidaklah seluruh hadis disini menjelaskan zakat. Sebagian daripadanya menjelaskan sede-kah dalam arti umum. Lebih setengah dari hadis-hadis ini menjelaskan anjuran untuk berzakat dan bersedekah, serta pahala dan manfaatnya, begitu juga celaan untuk orang yang enggan melakukannya.

Mengenai jenis harta serta nisab dan kadar zakat misalnya, Imam al-Bukhari hanya memasukkan (mengakui) beberapa hadis tentang zakat petanian, zakat ternak dan zakat perak (simpanan). Hadis tentang zakat perdagangan dan rikaz tidak ditemukan di dalam himpunan hadis Imam Al-Bukhari ini.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa pembatasan tentang jenis dan persyaratan harta dan penghasilan zakat yang ditemukan di dalam hadis-hadis Rasulullah itu tidaklah bersifat mutlak, sehingga cenderung diperluas mengikuti perbedaan tempat, waktu dan keadaan (mata pencaharian penduduk), sesuai dengan kaidah-kaidah ushul fiqih dan pertimbangan kemaslahatan yang dirasakan oleh para imam mujtahid tersebut. Sebagai contoh, sekiranya kita membuka buku Fiqh-us Sunnah karangan Sayyid Sabiq (Bab/Kitab Zakat), akan terlihat tidak semua bidang atau masalah zakat ada dalilnya yang langsung dari hadis-hadis Rasulullah.

Tentang zakat pertanian misalnya, Said Sabiq secara jelas menyatakan bahwa pada masa Rasululah hasil pertanian yang dizakati hanyalah gandum, jelai, kurma dan anggur. Adapun hasil pertanian lainnya, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan tidak dizakati pada masa Rasulullah (Sayyid Sabiq, jilid 1, hlm 407 dst.). Imam Syafi`i dalam Kitab al-Um tentang zakat perdagangan mencantumkan sebuah riwayat bahwa Khalifah Umar mengambil zakat atas barang yang akan diperdagangkan. Setelah itu beliau juga mengutip riwayat bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan petugasnya untuk memungut zakat atas barang yang akan diperdagangkan apabila telah mencapai nisab (Al-Um, jilid dua, hlm. 63).

Yang menarik dari riwayat ini, beliau tidak mencatumkan hadis bahwa pada masa Rasulullah barang perdagangan sudah dikenakan zakat. Begitu juga di tempat yang lain beliau mencantumkan riwayat bahwa Khalifah Usman bin `Affan ketika membayarkan ”tunjangan” (al-`atha’,al- a`thiyah) yang beliau ambil dari Baitul Mal dan diserahkan kepada orang yang berhak, bertanya apakah dia mempunyai harta yang wajib zakat. Kalau dijawab ada maka Usman memotong kewajiban tersebut dari ”tunjangan” yang dia bayarkan tersebut. Tetapi kalau dijawab tidak ada maka Usman akan memberikan ”tunjangan” tersebut secara penuh.

Lebih dari itu Imam Syafi`i menyatakan bahwa orang pertama yang mengambil zakat atas ”tunjangan” adalah Mu`awiyah bin Abu Sufyan, Khalifah pertama Daulah Bani Umayyah. Yang menarik dalam riwayat dari Umar bin Khatthab, Mu`awiyah dan Umar bin abdul Aziz ini tidak ada ketentuan bahwa zakat tersebut baru diambil setelah sampai haul. Tetapi Imam Syafi`i menyatakan karena ”tunjangan” tersebut merupakan ”fa’idah” maka baru wajib dizakati kalau sudah dimiliki selama satu tahun (sampai haul). Lebih tegas lagi Imam Syafi`i menyatakan bahwa semua harta yang mencapai nisab baru wajib dizakati apabila telah sampai haul kecuali hasil pertanian, harta rikaz dan ma`adin (Al-Um, jilid dua, hlm. 24).

Di atas sudah disinggung bahwa perintah membayar zakat di dalam Alquran bersifat sangat umum, namun di dalam hadis dibatasi, sehingga menjadi relatif sangat sempit. Untuk pertanian misalnya ada hadis yang menyatakan bahwa zakat hanya wajib atas hasil pertanian kurma, anggur, gandum dan jelai. Mungkin karena isinya yang sangat sempit, para ulama memahami hadis ini tidak secara harfiah, tetapi berusaha mencari `illat yang terkandung didalamnya. Sebagian mereka menyatakan `illat tersebut adalah makanan pokok, sebagian yang lain menyatakan tahan disimpan, ada yang menyatakan karena merupakan biji-bijian, ada yang mernyatakan karena ditanam dan ada juga yang menyatakan karena menjadi penghasilan (bernilai ekonomis).

Dengan demikian berdasarkan `illat yang dibangun dengan logika dan pertimbangan masing-masing, semua ulama dan mazhab (mungkin pengecualiannya hanyalah sebagian pengikut mazhab zhahiri) memperluas makna hadis di atas. Ada yang memperluasnya secara relatif terbatas, (misalnya ulama Syafi`iyah) hanya pada biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, yang tahan disimpan dan ditanam oleh si petani (jadi hasil pohon sagu yang juga dijadikan makanan pokok tidak wajib dizakati karena pohon sagu di Aceh tidak ditanam oleh petani). Tetapi sebagian ulama yang lain (misalnya ulama Hanafiah) memperluasnya menjadi semua jenis pertanian yang memberikan hasil atau dijadikan mata pencaharian, seperti kelapa, sawit, kopi, pisang dan sebagainya. Dari jalan pikiran para ulama ini penulis cenderung mengikuti para ulama yang menyatakan semua penghasilan (pertanian atau bukan pertanian termasuk sektor jasa di alamnya) sekiranya telah mencapai nisab wajib dizakati.

Dalam kaitan dengan jenis harta kena zakat, hadis-hadis menentukan kadar zakat secara berbeda untuk jenis harta yang berbeda-beda. Terhadap hasil pertanian ada dua kadar zakat. Kalau tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau air sungai maka zakatnya 10 % dari hasil panen. Tetapi kalau tanaman tersebut diairi dengan disiram maka zakatnya turun menjadi 5 % saja. Untuk hewan ternak, setiap 40 ekor kambing zakatnya satu ekor kambing setahun; setiap 30 ekor sapi (kerbau) zakatnya satu ekor anak sapi berumur dua tahun, sedang untuk sapi (kerbau) yang berjumah 40 ekor zakatnya tetap satu ekor tetapi yang berumur 3 tahun lebih. Untuk emas zakatnya adalah 2,5 %.

Begitu juga hasil perdagangan zakatnya sama dengan emas yaitu 2,5 %. Zakat yang paling besar adalah zakat harta rikaz, yaitu 20 %. Dari berbagai ketentuan tentang kadar zakat ini, para ulama berusaha mencari `illat yang terkandung di dalamnya, yang kesimpulannya lebih kurang sebagai berikut. Pekerjaan yang tidak memerlukan modal, tidak memerlukan keahlian untuk mengerjakannya atau resiko ruginya relatif kecil maka zakatnya relatif besar. Sebaliknya pekerjaan yang memerlukan modal besar atau memerlukan keahlian yang relatif tinggi, atau resiko gagal atau ruginya relatif besar, maka zakatnya menjadi relatif kecil. Ke dalam kelompok pertama masuk hasil pertanian tadah hujan, dan harta rikaz. Ke dalam yang kedua masuk zakat hewan ternak, zakat perdagangan dan uang simpanan, serta zakat pertanian yang disiram atau dikerjakan secara intensif.

Berdasarkan jalan pikiran di atas maka kadar zakat untuk penghasilan dari sektor jasa ditetapkan 2,5 % sama dengan zakat perdagangan atau emas simpanan (uang atau barang tabungan). Penghasilan dari sektor jasa dianggap termasuk kelompok pekerjaan yang memerlukan keahlian bahkan sebagiannya memerlukan keahlian yang relatif sangat khusus. Dengan jalan pikiran ini juga dapat dinyatakan bahwa zakat untuk usaha pertanian yang memerlukan modal besar dan perawatan sangat intensif, seperti perkebunan besar (industri pertanian) maka zakatnya akan turun juga menjadi 2,5 %.

Hadis-hadis juga menyebutkan bahwa pada semua harta yang wajib dizakati itu ada persyaratan nisab (sebagai pengecualian hanyalah harta rikaz, karena menurut sebagian ulama, harta rikaz wajib dizakati betapapun jumlahnya). Nisab adalah batas minimal jumlah harta (simpanan) atau jumlah penghasilan sebagai ukuran adanya kewajiban zakat. Jadi kalau seseorang memperoleh harta di bawah batas nisab maka dia tidak akan terkena zakat. Pada pertanian nisab tersebut adalah lima wasaq, pada kambing dan domba 40 ekor, pada unta lima ekor, pada lembu dan kerbau 30 ekor, sedang pada emas 20 dinar dan pada perak 200 dirham.

Walaupun jumlah nisab sudah ditentukan untuk berbagai jenis harta, masih ada persoalan tentang cara menghitungnya. Pada pertanian hadis menyatakan agar zakat dihitung pada waktu panen dan ini dipahami bahwa nisab dihitung untuk setiap panen, seperti gandum, padi, jagung, kentang atau kacang-kacangan (tanaman semusim). Tetapi untuk tanaman keras yang umurnya lebih panjang dari satu masa panen, maka nisab dihitung untuk masa satu tahun. Jadi kurma, anggur, langsat atau rambutan yang berbuah sekali setahun maka nisab dihitung sekali setahun pada setiap musim panen. Sedang tanaman yang masa panennya lebih dari sekali dalam setahun seperti kopi dan kemiri, atau berbuah secara relatif terus menerus seperti kelapa atau sawit, maka nisabnya dihitung dari hasil panen selama satu tahun.

Untuk hewan ternak, Hadis Rasulullah menyatakan bahwa nisab dihitung untuk setahun, artinya dalam satu tahun hanya kena zakat satu kali saja. Kalau pada tahun berikutnya jumlah ternak masih berada di atas jumlah nisab maka zakatnya kembali dibayarkan. Begitu juga emas atau perak, wajib dizakati kalau jumlahnya berada di atas nisab dan sudah disimpan selama setahun. Berdasar ketentuan tentang nisab dalam berbagai jenis harta ini, maka jumhur ulama menetapkan bahwa nisab penghasilan sektor jasa adalah jumlah penghasilan selama satu tahun. Artinya kalau penghasilan seseorang selama setahun telah mencapai jumlah nisab (20 dinar emas) barulah zakatnya wajib dikeluarkan.

Dari ketentuan tentang kadar dan nisab zakat yang ada di dalam hadis, dapat ditarik kesimpulan berikutnya, bahwa harta yang dikenai zakat adalah seluruh hasil yang diperoleh dari usaha tersebut. Biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil itu, begitu juga biaya hidup selama melakukan pekerjaan tersebut, tidak akan dijadikan sebagai pengurang atas harta yang akan dikenai zakat. Menggunakan aturan tentang zakat pertanian tadi sebagai contoh, dapat disebutkan, ketika usaha pertanian menjadi intensif dan bahkan padat modal maka penentuan zakat tidak dilakukan dengan cara hasil panen dikurangi biaya produksi.

Tetapi menurut hadis, kadar zakatnya yang diturunkan dari 10 % menjadi 5 % sedangkan harta (penghasilan) kena zakatnya tetap seluruh hasil panen. Tidak ada hadis sahih yang menyebutkan bahwa biaya operasional atau biaya hidup petani sejak dari saat menanam sampai panen dikurangi dari hasil panen dan baru setelah itu dihitung nisabnya. Berdasarkan `illat dan jalan pikiran ini, dapat dinyatakan bahwa zakat harus dibayarkan atas seluruh penghasilan (hasil bersih) dari sektor jasa, tidak dikurangi dengan kebutuhan hidup terlebih dahulu.

Perlu disebutkan, sebagian ulama di Indonesia menya-takan bahwa biaya hidup dan biaya kerja harus dikeluarkan sebelum nisab dihitung. Dengan kata lain sesudah biaya hidup secara wajar (dalam batas minimal) dan biaya kerja dikeluarkan, hasil atau panen atau gaji tersebut tetap mencapai nisab, barulah zakatnya dikeluarkan. Tetapi kalau sesudah dikeluarkan biaya hidup minimal dan biaya kerja sisa penghasilan tidak lagi mencapai nisab maka zakat tidak wajib dikeluarkan.

Kelihatannya pendapat ini diambil dari mazhab Hanafi dan digabungkan dengan mazhab Syafi`i. Demikian penulis katakan, karena di dalam mazhab Hanafi, tidak ada ketenuan nisab pada zakat pertanian. Dengan kata lain, apabila hasil peranian suah lebih dari kebutuhan sehari-hari maka wajib dikeluarkan zakatnya berapapun jumlahnya (walaupun berada di bawah nisab). Karena dalam mazhab hanafi tidak ada ketentuan nisab maka wajar sekiranya mereka menggunakan ukuan kebutuhan hidup dan biaya kerja sebagai pengganti ukuran nisab tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hadis tentang nisab dan kadar zakat, serta harta yang dikecualikan dari kewajiban zakat (misalnya Nabi menyatakan tidak dikenakan zakat atas hewan tunggangan, tidak dikenakan zakat atas harta perhiasan), para ulama menyimpulkan bahwa harta kekayaan yang digunakan sebagai peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti rumah untuk tempat tinggal dan perabotannya tidak dikenai zakat. Begitu juga hewan tunggangan, kenderaan atau peralatan lain sebagai alat dan perlengkapan kerja, juga tiak dikenai zakat. Hadis juga secara jelas menyatakan bahwa emas dan perak yang digunakan sebagai perhiasan oleh orang perempuan (dalam batas yang wajar sebagai perhiasan) tidak dikenai zakat.

Begitu juga berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai (menyimpan, menabung) emas seba-nyak 20 dinar wajib mengeluarkan zakatnya, maka para ulama menyimpulkan bahwa orang yang menyimpan uang pun apabila nilainya sama (setara) dengan 20 dinar emas atau 200 dirham perak wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun sebanyak 2,5 %. Meneruskan pemahaman ini, uang kelebihan dari penghasilan sekiranya disimpan sampai setahun maka wajib dizakati (kembali) karena telah berubah status dri uang penghasilan menjadi uang simpanan.

Karena kemajuan zaman, maka emas (uang, barang) tabungan pada masa sekarang menjadi lebih beragam dari masa lalu, sebagiannya dalam bentuk uang (tabungan dan deposito), sebagiannya dalam bentuk emas atau perak (batangan atau perhiasan) tetapi ada juga dalam bentuk lainnya seperti tanah yang tidak diusahakan (tidak ditanami, tidak menghasilkan). Semua harta kekayaan yang menjadi simpanan ini wajib dibayar zakatnya sebanyak 2,5 % setahun, sama seperti zakat emas.

Kesimpulan ini akan terasa lebi kuat sekiranya dikaitkan dengna sebuah hadis Rasulullah, yang meminta para wali anak yatim untuk mengembangkan harta anak yatim tersebut agar harta itu tidak habis dimakan zakat. Maksudnya kalau harta dijadikan modal usaha maka hasilnya yang dikenai zakat sedang modalnya tidak. Tetapi kalau harta itu dibiarkan tersimpan sebgai tabungan sehingga tidak memberikan hasil maka harta itu sendiri yang harus dizakati karena harta yang tidak diusahakan dianggap sebagai tabungan.

Mengenai orang (kelompok, senif, bulung) yang berhak menerima zakat pun di dalam Al-qur’an hanya disebutkan secara umum; beberapa ayat menyatakan bahwa zakat diambil dari orang kaya dan dibagi-bagikan kepada orang fakir (miskin), namun ada satu ayat yang secara jelas menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat (shadaqah) ada delapan kelompok, yaitu fakir, miskin, `amil, mu’allaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil (At-Tawbah 60). Tetapi penjelasan tentang makna dan cakupan masing-masing kategori tersebut tidak dijalskan secara rinci oleh Rasulullah.

Selanjutnya, berbeda dengan jenis harta yang kena zakat, serta nisab dan haul yang sebagian rinciannya ditemukan di dalam hadis-hadis, maka mengenai tata cara pengelolaan zakat, cara membagikannya, pengertian dan batasan dari kelompok-kelompok yang berhak menerima tersebut, perbandingan perolehan, dan seterusnya relatif lebih sedikit lagi hadis yang menerangkannya, sehingga persoalan pengelolaan dan pendistribusian zakat tidak dapat dijelaskan sekiranya tidak dilakukan ijtihad untuk mensistematisasi dan merincikannya.

Sumber: lkas.org, Jumat, 12 Februari 2010 | Oleh: Prof Dr Al Yasa’ Abubakar MA

Artikel Terkait:

  1. Kewajiban Zakat atas Penghasilan dari Sektor Jasa
  2. Kewajiban Membayar Zakat
  3. Zakat dalam Perekonomian Modern
  4. Kewajiban Terhadap Harta
  5. Kewajiban Zakat Penghasilan/Profesi

Filed Under: FeaturedZIS Corner

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.