Pengelolaan Zakat Secara Kolektif oleh Lembaga Amil

Di balik keindahan dan kecanggihan konsep zakat sebagai salah satu pilar tegaknya agama Islam, terkandung sebuah pertanyaan yang (kendati) terus diupayakan oleh banyak pihak, belum juga menampakkan hasil sesuai harapan umat Islam secara keseluruhan. Pertanyaan tersebut adalah mengapa potensi zakat yang begitu hebat secara konsepsional, sangat sulit dibawa kedalam realitas kehidupan umat?

Keindahan akan potensi zakat yang luar biasa itu, dapat dipahami dari ilustrasi sederhana di bawah ini. Misalkan, Kota Palu (tahun 2010) tempat penulis berdomisili, mempunyai penduduk hanya 300 ribu jiwa, 70 persen diantaranya Muslim, atau sama dengan 210 ribu orang. Dari jumlah tersebut, dimisalkan lagi bahwa 20 persennya adalah orang-orang yang taat membayar zakat (muzakki) sekitar 42 ribu jiwa, dan sisanya (80 persen) adalah para dhuafa/orang-orang yang siap diberi zakat (mustahiq).

Para muzakki tersebut mempunyai tiga tingkatan penghasilan 12 ribu orang berpenghasilan Rp. 1 juta per bulan, 15 ribu orang berpenghasilan Rp. 3 juta per bulan, dan 15 ribu orang lagi berpenghasilan Rp. 5 juta per bulan. Dengan penerapan tarif zakat rata-rata hanya 2,5 persen dari penghasilan para muzakki di atas, maka mestinya akan dikumpulkan dana zakat dari harta mereka sebesar Rp. 3,3 milyar per bulan, atau Rp. 39,6 Milyar per tahun.

Bukankah ini sebuah potensi luar biasa, yang hanya dihasilkan dari sejumlah tertentu muzakki dari sebuah ibukota provinsi yang tidak begitu kaya. Masih dengan asumsi bahwa setiap Kab/Kota di Indonesia sama kecilnya dan sama tidak kayanya dengan warga Kota Palu, maka bila dihitung secara agregat nasional, sedikitnya terdapat potensi sebesar Rp. 17 trilyun per tahun. Atau bila dipakai angka yang lebih realistis, maka potensi ini akan membengkak jauh lebih besar lagi.

Mari kita kembali ke Kota Palu. Bilamana potensi dana sebesar Rp. 3,3 milyar per bulan itu, digunakan untuk membuka usaha produktif yang dapat membuka peluang kerja untuk kaum dhuafa (fakir, miskin dan ashnaf/kelompok penerima zakat lain yang relevan) dan diperlukan intervensi untuk investasi modal sebesar Rp. 50 juta, maka setidaknya setiap bulan akan dapat didirikan 50 perusahaan skala kecil dan menengah (UKM).

Bilamana setiap UKM dapat menyerap 5 orang tenaga kerja, maka akan terbuka peluang kerja untuk 250 orang setiap bulannya, atau 3.000 orang tenaga kerja setiap tahunnya. Jelas ini sebuah terobosan ekonomis yang luar biasa. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa, ini masih dalam skala Kota Palu yang jauh lebih kecil dibandingkan banyak Kab/Kota lain di negeri ini.

Gambaran di atas dengan jelas menunjukkan potensi sangat besar dan sekaligus menunjukkan keindahan konsep zakat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan umat. Namun, sekali lagi mengapa konsep yang begitu indah nan cantik dan powerful ini sangat sulit direalisasikan?

Ada dua penyebab mendasar yang menurut penulis saling berinteraksi.
Pertama, Perilaku muzakki yang masih bersifat amat karikatif, yaitu berorientasi jangka pendek, interpersonal, serta masih rendahnya kesadaran dalam membayar zakat melalui lembaga amil (BAZ/LAZ). Kedua, Masih belum optimalnya transparansi dan kredibilitas lembaga pengelola zakat sehingga belum terbangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Peluang pertama untuk revitalisasi zakat Islam ini adalah menggugah kesadaran dan sekaligus merubah perilaku muzakki. Menggugah kesadaran ummat sangat penting karena sampai kini terdapat kesenjangan yang besar antara potensi dengan realisasi dana zakat.

Masih banyak ummat Islam yang belum melaksanakan kewajiban zakat ini secara konsisten. Masyarakat yang Muslim sekitar 95-99 persen tiap tahun membayar zakat fitrah. Namun, hanya sekitar 50 persen masyarakat muslim yang mengetahui adanya kewajiban zakat pada harta (emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dll). Dan juga masih banyak masyarakat muslim yang tidak mengetahui adanya zakat profesi.

Selain itu dibutuhkan rekontruksi paradigma zakat dari zakat personal-jangka pendek yang bersifat karikatif menjadi zakat institusional-jangka panjang yang lebih bersifat pemberdayaan. Hal ini penting karena zakat ber-dimensi social, bukan privat, dimana manfaat zakat ditujukan untuk maslahah social (public goods). Peranan pemerintah, MUI dan ormas-ormas Islam sangat dibutuhkan disini.

Peluang kedua datang dari pengelolaan dana zakat secara kolektif dan professional. Hasil dan manfaat zakat akan optimal hanya ketika zakat dikelola secara kolektif dan professional. Melalui pengelolaan yang tepat, zakat semakin bermakna dalam upaya memberdayakan kaum dhuafa hingga mampu mengubah dirinya menjadi muzakki (pemberi zakat) dimasa datang. Terkait dengan hal ini sebenarnya telah terjadi perkembangan yang menggembirakan. Pengelolaan zakat secara kolektif mendapat dukungan regulasi yang kuat sejak dikeluarkannya UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat.

Terdapat rasionalisasi yang kuat mengapa Islam lebih mendorong pengelolaan zakat secara kolektif melalui amil zakat, bukan pengelolaan secara individual. Pertama, Amil berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara para pembayar zakat (muzakki) dan masyarakat penerima zakat (mustahik).

Hal ini penting mengingat Islam sangat menganjurkan menjaga martabat dan harga diri para mustahik selain tentunya mendorong para muzakki untuk lebih ikhlas dalam beramal. Rasulullah SAW bersabda: “Penduduk surga ada tiga : Penguasa adil yang memberi derma dengan tepat, penyayang berhati lembut terhadap kerabatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari meminta-minta kepada orang lain” (HR. Muslim).

Kedua, Amil membantu secara proaktif mengingatkan muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat-nya sekaligus membantu menghitung berapa jumlah kewajiban zakat para muzakki. Ketiga, Amil akan bisa lebih dalam, cermat, lengkap dan teliti dalam mengidentisifikasi mustahik agar penyaluran dan pendayagunaan zakat direalisasikan secara baik dan efektif. Keempat, dibutuhkan amil agar muzakki tak merasa masih memiliki zakat-nya.

Kelima, muzakki memang bukan amil. Muzakki yang menempatkan dirinya sebagai amil cenderung menempatkan mustahik sebagai obyek sehingga mustahik-lah yang kemudian ‘dipaksa’ mengantri pembagian zakat, bukan sang muzakki yang menyambangi para mustahik. Dan kelemahan dari muzakki yang menyalurkan sendiri zakatnya adalah bahwa tidak semua ashnaf bias dibantu, padahal Allah SWT menetapkan 8 golongan, maka tetap 8 golongan bukan menjadi 2 golongan (fakir dan miskin saja).

Tentunya Amil yang dipilih haruslah amil yang professional, amanah dan kredibel dalam kinerjanya mengelola zakat. Dengan demikian zakat bisa berperan sesuai dengan yang seharusnya dikekehendaki oleh Islam. Wallahu a’lam bisshawab.

Sumber: dsa-alhikmah.com, Senin, 06 December 2010

Artikel Terkait:

  1. Lembaga Amil Zakat Bersiap Uji Materiil UU Zakat
  2. UU Zakat Melahirkan Profesionalisme Amil
  3. Mengelola Zakat Secara Profesional
  4. Zakat dan Relevansi Pengelolaannya oleh Negara
  5. Urgensi Berzakat via Amil

Filed Under: FeaturedZIS Corner

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.