PNPM Mandiri dan Zakat: Strategi Penanggulangan Kemiskinan

SEJAK 2007 pemerintah telah menerapkan program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan dilaunching oleh Presiden. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan secara mendiri dan partisipatif.

Pengentasan kemiskinan
Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan dan berorientasi kepada pengentasan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi penyedian dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin.

Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini, dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian target MDGs pada 2015, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri melalui penyediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan umum lainnya yang mendorong laju peningkatan kesejahteraan masyarakat (pro-poor). Memperkuat institusi lokal melalui proses pengambilan keputusan bersama yang mengakomodir kepentingan semua pihak serta kegiatan penguatan kapasitas masyarakat. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat oleh pemerintah melalui proses koordinasi yang intensif antara pelaku program dengan Pemerintah Daerah serta dukungan fasilitasi dan asistensi terhadap peran Pemerintah.

Program BKPG
Sejalan PNPM, Pemerintah Aceh pada 2009 membuat program pemberdayaan masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Aceh yang dinamakan Bantuaan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG). BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan gampong (Pergub No.10 Tahun 2012). Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.

Tujuan dibentuknya program BKPG tidak lain adalah untuk percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan dan penguatan pemerintahan gampong. Kita sangat bersyukur karena dalam RPJM 2012-2017 yang sedang dalam tahap finalisasi masih memasukkan program unggulan BKPG. Implementasi dari program BKPG dan PNPM Mandiri Perdesaan di Aceh terbukti berhasil dan sudah menjadi model Bank Dunia yang sudah diimplementasikan di berbagai negara.

Parlemen, Bappeda, dan BPM harus menjadi pengawal utama bagi program-program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Aceh bersama kabupaten/kota harus mendapat dukungan dari semua stakeholder pengentasan kemiskinan untuk keberhasilan program tersebut. Media-media lokal juga perlu membantu untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dalam rangka pengentasan kemiskinan. Para pengelola program PNPM dan BKPG juga perlu mendapat masukan dari masyarakat, LSM, akademisi, dan mencari dukungan dari semua stakeholder yang terkait lainnya. Tanpa dukungan dari pihak-pihak tersebut keberhasilan akan sulit terlaksana.

Pembangunan rumah dhuafa
Sejauh yang telah dicapai dengan kedua program pemerintah di Aceh di atas, sejujurnya memang masih belum maksimal dan dibutuhkan strategi-strategi percepatan lainnya. Salah satu strategi percepatan yang dilontarkan oleh pemerintah Aceh adalah program pembangunan rumah dhuafa. Ini merupakan program yang brilian dan pro-poor. Sumber pendanaan rumah dhuafa ini adalah dari APBA dan APBK. Diharapkan program ini akan tuntas dalam waktu 5 tahun. Andai ini berhasil maka laju penurunan angka rumah tangga miskin akan berkurang secara signifikan.

Strategi ini akan bisa lebih maksimal bila menggunakan strategi lainnya yang begitu dikenal dalam Islam yaitu zakat. Strategi percepatan ini yang menurut referensi Islam dinyatakan bahwa salah satu fungsi zakat yang dominant adalah membantu pengentasan kemiskinan. Bila kita menyaksikan realita di mana penduduk Aceh yang mayoritasnya adalah Muslim dan prosentase kemiskinan tetap tinggi, namun belum memanfaatkan zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam program penurunan angka kemiskinan. Lantas, bagaimana peran zakat selama ini dan apa yang sudah dilakukan pemerintah Aceh dalam rangka optimalisasi fungsi dari zakat itu sendiri?

Sebagai referensi, pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, diceritakan bahwa beliau menyejahterakan rakyatnya dengan strategi zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang wajib zakat. Beliau hanya butuh waktu kurang dari 3 tahun untuk menurunkan angka kemiskinan ke tingkat yang sangat signifikan sehingga zakat yang terkumpul melebihi keperluan keuangan Negara sehingga masa-masa keemasan islam itu dikenang sampai hari ini dan dianggap menjadi model pembangunan masyarakat madani. Salah satu upaya khalifah Umar saat itu adalah digunakannya zakat untuk memperbaiki rumah orang miskin, sehingga status mereka terangkat.

Strategi ini diadopsi oleh pemerintah Aceh yang ditandai dengan program pembangunan rumah dhuafa secara komprehensif dengan jumlah yang massive. Alangkah indahnya bila potensi zakat yang ada di Aceh bisa dimaksimalkan sosialisasi dan pemungutannya, sehingga kas-kas Baitul Maal akan bisa mensupport keuangan pemerintah Aceh. UUPA mencantumkan dengan sangat jelas kekhususan Aceh dalam pemanfaatan zakat maal ini, bahkan bisa menjadi faktor pengurang pajak bagi yang telah membayarkan zakat. Kita berharap kehormatan yang diberikan kepada Aceh dalam hal pemanfaatan zakat maal bisa kita realisasikan segera.

Sumber: aceh.tribunnews.com, Senin, 8 Oktober 2012 | Oleh Dr. Aulia Sofyan, Penanggung Jawab Operasional PNPM-MPd Aceh 2012

Artikel Terkait:

  1. Kemenangan, Perdamaian, dan Sebuah Strategi
  2. Pelatihan Wirausaha Mandiri
  3. Zakat Solusi Alternatif dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Ummat
  4. Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan
  5. Zakat dan Penanggulangan Kemiskinan

Filed Under: FeaturedZIS Corner

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.