Zakat Solusi Alternatif dan Strategi Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dalam pengamalan ajaran Islam Zakat memiliki peran penting sebagai elemen penunjang dakwah islamiyah dan pembangunan umat. Tujuan dan hikmah zakat sebagai pranata keagamaan memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Potensi dana umat Islam yang terkumpul dari zakat merupakan solusi alternative yang dapat didayagunakan bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan di Indonesia dan pemberdayaan ekonomi umat, yang tidak dapat terpecahkan dan teratasi hanya dengan dana APBN yang berasal dari penerimaan pajak maupun hutang luar negeri.

Zakat yang dikelola dengan system dan menejemen yang amanah, professional dan intregrated, dapat menjadi pamacu gerak ekonomi dalam masyarakat, sehingga makin berkurangnya kesenjangan antar Kelompok masyarakat yang mampu (Agniya) dan kelompok yang miskin (Fuqoro wal masakin).

Dalam konteks Islam apabila sistem zakat dapat dijalankan secara baik dan benar, maka tidak ada orang atau kelompok masyarakatyang menderita sementara sebagian yang lain hidup berkemakmuran dan kemewahan. Semangat yang ingin ditanamkan dalam Islam kepada seluruh manusia melalui ajaran zakat, yaitu semangat untuk berusaha dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat (umat).

Untuk itu pendayagunaan zakat perlu diarahkan dan difokuskan sebagai salah satu instrument dalam pemberdayaan ekonomi dan kehidupan masyarakat (umat). Perkembangan Zakat Dari masa kemasa Zakat merupakan soko guru perekonomian Islam yang sejak lama telah diSyariatkan dan dikembangkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Menurut Prof Ali Yafie zakat merupakan sendi utama realisasi keimanan seseorang, sama halnya dengan shalat karena menjadi salah satu bagian dari rukun Islam. Zakat memiliki dua mata sisi yang tak dapat dipisahkan. pertama ada orang yang menerima zakat (Mustahik) kedua orang yang wajib membayar zakat (Muzakki). Sisi yang kedua itulah yang masuk dalam kategori arkanul Islam. Dimensi pertama hanya merupakan konsekuensi logis dai adanya sisi yang kedua. Dengan kata lain adanya pengumpulan zakat disebabkan karena adanya muzakki.

Zakat juga memiliki muatan dimensi sosial dan moral (Akhlak), yaitu ajaran mengikis sifat serakah dan kikir yang ada pada diri manusia terhadap harta benda. Hal tersebut dipicu rasa cinta yang berlebihan terhadap harta benda. Sikap semacam ini manusia sebagaimana disinyalir dalam sebuah ayat, “Wa uhdhiratul anfusus syukh…” dalam diri manusia cenderung menyimpan rasa pelit.

Zakat merupakan ibadah maliyah yaitu pemberdayaan harta bendayang diberikan Allah kepada manusiayang digunakan untuk kepentingan bersama demikain halnya dengan aspek ekonimi. Zakat mengajak pada muara adanya kebersamaan untuk menikmati kesejahteraan sehingga timbul adanya pemerataan, kesamaan dan kebersamaan. Pada titik inilah kenikmatan hidup benar-benar terasa.

Perkembangan zakat di Indonesia saat ini memang cukup menggembirakan dengan lahirnya UU No 38 tahun 1999 tentang Zakat, akat tetapi pelaksanaan dan pencapain apa yang menjadi tujuan UU tersebut belum optimal. Hal ini disebabkan karena zakat sampai saat ini masih dipahami hanya sebatas kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Padahal inti (urgensi) dari kewajiban zakat lebih dari itu ada aspek pendidikn moral dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini kurang dipahami oleh masyarakat zakat.

Perkembangan perzakatan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga fenomena yang menarik. Pertama, penguatan kelembagaan amil zakat di tingkat nasional maupun local dengan variasi pencapaian yang perlu terus ditingkatkan. Kedua, kreatifitas program pemberdayaan zakat dalam rangkapenanggulanan kemiskinan dan permasalahan social kemanusiaan. Ketiga, munculnya trend kerjasama antar lembaga pengelola zakat dan antar komunitas zakat di level regional asia tenggara. Dari tiga fenomena tersebut pada dasarnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitan pengelolaan zakat dan optimalisasi pendayagunaannya.

Berikut sedikit gambaran model-model sistem dan pengelolaan zakat di Negara-negara Asia Tenggara; Pertama Malaysia; zakat tidak dikelola secara nasional. Pada 14 negara bagian di Malaysia masing-masing diberikan hak mengelola zakatnya sendiri. ada yang menngunakan satu pintu melalui baitul mal (badan pemerintah) dan ada yang swasta.

Ada empat kebijakan pemerintah Malaysia dalam hal pengelolaan zakat, pertama, pemerintah merestui status hukum dan posisi pungutan pungutan zakat (PPZ) sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun dana zakat. Kedua, mengizinkan PPZ mengambil 12,5% dari total pungutan zakat tiap tahun untuk membayar gaji pegawai dan biaya operasional. Ketiga, pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurang pajak. Keempat, pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan baitu mal dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kedua, model pengelolaan zakat di Singapura. Pengelolaan zakat di Singapura dilakukan dibawah koordinasi pemerintah melalui Majelis Ugama Islam. Ketiga, Model pengelolaan zakat Negara Brunai Darussalam, pengelolaan zakat di Brunai Darussalam ditangani oleh badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Tetapi masalah kemiskinan di sana tidak menjadi tantangan bagi lembaga pengelola zakat.

Keempat, model pengelolaan zakat di Indonesia, pengelolaan zakat di Indonesia menurut UU No 38 tahun 1999 dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping BAZ pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk murni atas prakarsa masyarakat (swasta)

Sistem Zakat sebagai Solusi Alternatif dan Strategis
Masyarakat muslim adalah masyarakat yang seharusnya berdiri diatas prinsip Takaful (saling menanggung). Sehingga orang yang lemah tidak merasa hina dengan kelemahannya dan orang yang kuat tidak gila hormat dengan kekuatannya. Orang miskin tidak merasa nista dengan kemiskinannya dan orang kaya tidak gila kemuliaan dengan kekayaannya. Pada dasarnya keduanya dapat hidup berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Keduanya ibarat dua kutubarus listrik yang saling bersinergi antara satu dengan yang lain.

Aghniya (orang kaya) Fuqoro wal Masakin (orang fakir dan miskin) bukanlah sebuah kelas atau kasta dalam masyarakat muslim. Yang keduanya harus diberi sekat atau batasan-batasan tertentu, akan tetapi dalam prinsip Islam keduanya sama dihadapan Allah SWT, hanyalah ketaatan dan ketaqwaanya yang membedakan keduanya.

Dengan kekayaanya seorang Aghniya`memiliki peluang lebar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan banyak memberikan solusi bagi pemecahan berbagai penyakit sosial, ekonomi dan moralitas. Secara faktual Masakin (orang miskin) dapat di kategorikan menjadi dua. Pertama disebut Sail, yaitu orang miskin yang memperlihatkan kemiskinannya kepada orang laindengan tujuan dan harapan mendapat bantua atau memintanya secara langsung. Kedua disebut Mahrum, yaitu orang miskin yang tidak memperlihatkan kemiskinannya karena memiliki sifat Iffah (menjaga harga diri)

Jika sosialis marxis mencoba memecahkan problem kemiskinandengan cara memaksa para Aghniya (borjuis) untuk turun menjadi miskin dan menjalani hidup susah bersama-sama, maka sistem Islam memeberikan solusi dengan cara memberdayakan orang-orang miskin agar menjadi Aghniya (orang kaya). Solusi alternatif dan strategis inilah yang ditawarkan oleh Islam melalui sistem zakat yang produktif dan kreatif.

Selama ini pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat terutama di Indonesia dilakukan dalam beberapa model atau pola antara lain; pertama, pola konsumtif tradisionalis dimana zakat diberikan dalam bentuk barang atau uang tunai (bagi habis), kedua, pola konsumtif produktif, dimana zakat diberikan dalam bentuk program incidental seperti biasiswa, pelatihan-pelatihan dan training bagi para mustahik. Ketiga, pola produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk bantua modal usaha kepada kelompok kerja (usaha) masyarakat miskin dengan akad Mudhorobah (bagi Hasil). Keempat, pola produktif kreatif, dimana zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk pendampingan usaha (Akad qordul hasan).

Distribusi dan pendayagunaan zakat dengan cara mengundang orang-oramg miskin datang secara masal datang kerumah orang kaya atau kantor BAZ/LAZ merupakan fenomena kurang baik dan sehat. Sehingga mereka berbondong-bondong dan berdesak-desakan atau sampai mengantri mengular dibawah terik matahari adalah salah satu contoh distribusi zakat yang tidak mendidik.

Solusi alternatif dan strategis yang ditawarkan Islam tiada lain adalah dengan sistem Pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif. Dengan pengelolaan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberdayakan umat dari nestapa ekonomi, sosial, dan moral, memberdayakan orang miskin menjadi Aghniya dan menjadikan mustahiq menjadi muzakki. Wallahua’lam

Sumber: kuakedewan.blogspot.com, Selasa, 22 Maret 2011 | Oleh: Yulkhaidir KUA Kecamatan Kedewan

Artikel Terkait:

  1. Zakat dan Pemberdayaan Ummat
  2. Masjid dan Pengembangan Ekonomi Ummat
  3. Tunaikan Zakat Bagi Penguatan Ekonomi Ummat
  4. Pemberdayaan Ummat Melalui Zakat dengan Metode Ziqat Miskin
  5. Alternatif Pengelolaan Zakat

Filed Under: FeaturedZIS Corner

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.